Setwapres Buka Suara, Begini Kronologi dan Klarifikasi soal Instagram Gibran Follow Akun Judol

Manadonesia.com - Beberapa waktu lalu sempat heboh di media sosial mengenai daftar following akun Instagram Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, di antara akun yang diikuti putra sulung Joko Widodo itu terdapat akun yang mempromosikan judi online (judol).

Menanggapi kabar akun Instagram Gibran mengikuti akun judol, pihak istana melalui Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI langsung buka suara,

Baca Juga: Bersama Rindam Jaya, IFG Tanamkan Nilai-nilai Pancasila untuk Bangun SDM Unggul dan Berkarakter

Setwapres mengungkapkan bahwa akun tersebut sudah dibuat sejak November 2022 dan telah melakukan pergantian nama sebanyak 7 kali.

“Riwayat perubahan nama tersebut mengindikasikan bahwa akun tersebut awalnya bukan merupakan akun yang memuat konten yang tidak sesuai seperti sekarang ini, melainkan akun biasa yang kemudian mengalami perubahan identitas,” ujar pihak Setwapres dalam keterangan resminya pada Rabu, 4 Juni 2025.

Selain itu juga diungkap bahwa Gibran mengikuti akun tersebut sebelum unggahan terbarunya saat ini.

Setwapres juga menyoroti beberapa tokoh publik yang terlihat mengikuti akun tersebut.

“Dan @gibran_rakabuming mengikuti akun tersebut sebelum terjadi perubahan identitas dan isi kontennya seperti saat ini,” kata pihak Setwapres.

“Bahkan terpantau beberapa nama tokoh publik juga mengikuti akun tersebut,” tambahnya.

Setwapres lantas menjabarkan adanya fenomena jual beli akun media sosial hingga meretas untuk kepentingan tertentu.

Sebagai langkah selanjutnya, akun Instagram Gibran telah meng-unfollow akun tersebut.

“Sebagai tindak lanjut, akun tersebut kini telah di-unfollow oleh @gibran_rakabuming segera setelah diketahui bahwa akun tersebut memuat konten yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku,” tandasnya.

Tak hanya unfollow, Setwapres memastikan telah melaporkan akun tersebut ke Kementerian Komdigi untuk diblokir sebagai upaya pencegahan penyebaran konten merugikan untuk masyarakat.
***