Meskipun di Gaza Utara itu membuat warga kesulitan mendapatkan air, tidak ada listrik, dan begitu banyak puing sehingga hampir tidak ada cukup ruang untuk mendirikan tenda.
Warga Palestina pun menyatakan tekadnya untuk tinggal dan membangun kembali, mengabaikan rencana Trump selaku pemimpin AS yang ingin mereka keluar dari Gaza.
Salah satu warga Palestina, Amir Karaja menuturkan dirinya "lebih baik memakan puing-puing" daripada dipaksa meninggalkan tanah airnya.
"Kami teguh di sini," tegas Karaja saat dirinya sedang mengerjakan sisa-sisa rumahnya di kamp Nuseirat di Gaza tengah.
"Ini tanah kami, dan kami adalah pemilik tanah yang jujur dan sejati. Saya tidak akan tergusur. Tidak (Trump) atau siapa pun dapat mencabut kami dari Gaza," tegas warga Palestina itu.
Terkini, terdapat sejumlah negara yang menolak gagasan pihak AS sebagai sekutu dari Israel untuk merelokasi warga Gaza, Palestina. Berikut di antaranya:
China: Menentang Pemindahan Paksa Warga Gaza
Dilansir dari Anadolu Agency, Kementerian Luar Negeri China menyebut pemerintahnya menentang atau menolak usulan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza secara paksa.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian mengecam pihak-pihak terkait yang dinilai akan memanfaatkan kesempatan gencatan senjata dan membawa masalah bagi warga Palestina.
"Kami menentang pemindahan paksa warga di Gaza," terang Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, China, pada Rabu, 5 Februari 2025.
"Dan berharap pihak-pihak terkait akan memanfaatkan kesempatan gencatan senjata dan pemerintahan pasca konflik di Gaza untuk membawa masalah Palestina kembali ke jalur yang benar," tegasnya.
Yordania: Warga Gaza Harus Tinggal di Tanah Air Palestina
Berdasarkan laporan dari Middle East Eye, Raja Yordania, Abdullah II menegaskan kembali penolakannya terhadap rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Trump telah mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza ke Yordania dan Mesir, keduanya merupakan mitra utama AS di Timur Tengah.
"Yang Mulia Raja menekankan perlunya menghentikan aktivitas permukiman (Yahudi) dan menolak segala upaya untuk mencaplok tanah dan memindahkan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat," tutur Abdullah II dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita negara Yordania, pada Kamis, 6 Februari 2025.
Artikel Terkait
Ketua MPR Ungkap Catatan Perbaikan Program MBG dari Presiden Prabowo, Salah Satunya Menyinggung Porsi Makanan
Kisah Cinta Barbie Hsu dan DJ Koo yang Menikah Setelah 20 Tahun Putus, Kini Harus Dipisahkan Oleh Maut Hanya 5 Hari Sebelum Perayaan Anniversary
Rupiah Terus Merosot dan Dolar Tembus Rp16.400, Mengingat Kembali BJ Habibie Berhasil Rupiah Menguat saat Masa Pemerintahannya?
Pedagang Eceran Gas Elpiji 3 Kg Diimbau Mendaftar Jadi Pangkalan Resmi, Simak Berbagai Keuntungannya, Termasuk Bisa Untung Jutaan Rupiah dalam Sebulan
Penjual Eceran Diminta Berhenti Jual Gas Elpiji 3 Kg, Ternyata Ini Gantinya
Pantau Langsung Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Dua SMP dan SMA di Depok Jawa Barat, Wapres Gibran: Cukup Lahap Menyantap Menu Hari Ini
Masyarakat Jangan Salah Paham Lagi, Kepala Badan Gizi Nasional Klarifikasi Soal Ide Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Ungkap Mekanisme Harga Gas LPG 3 Kg dari Agen Hingga Pengecer: Rp19.000 Itu Sudah Mahal
Kata Menko AHY Soal Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi, Soal Korban Jiwa hingga Soroti Insiden yang Kembali Terulang
Dear Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Ibu-Ibu di Banten hingga Jateng Ini Sampai Kehilangan Nyawa demi Antre Gas Melon