Manadonesia.com - TNI turut diterjunkan untuk mengamankan aksi demo 25 Agustus di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, menyatakan keterlibatan TNI memang sudah termasuk dalam SOP pengamanan.
“Dalam setiap kegiatan pengamanan, Polda Metro Jaya tentu tidak bekerja sendiri ya, seluruh stakeholder diajak untuk bekerja sama,” ujar Ade Ary kepada wartawan di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Agustus 2025.
Untuk pengamanan demo 25 Agustus di Senayan, Ade Ary menyebut ada tim gabungan dari Kodam Jaya, Pemprov DKI, bersama Polres, Polsek, dan Kodim.
“Itu merupakan SOP yang berlaku bahwa pemeliharaan Kamtibmas itu dilaksanakan secara bersinergi, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam ada di lokasi pengamanan,” jelasnya.
“Kami ingin aspirasi yang disampaikan bisa sampai, kami melayani, melaksanakan pengamanan,” imbuhnya.
Meski demo sempat berjalan ricuh mulai dari separator busway rusak hingga pembakaran motor, ia berharap tak ada pihak lain yang menunggangi aksi tersebut.
Ketika demo mulai memanas, menurutnya, pihaknya telah melakukan tindakan awal, yaitu dengan imbauan dan edukasi.
Demo 25 Agustus salah satunya menuntut menghapus tunjangan untuk anggota DPR yang selama beberapa waktu terakhir ramai jadi perbincangan.
Beberapa tunjangan dianggap sebagai pemborosan di tengah kebijakan efisiensi dan kondisi masyarakat saat ini.
***
Artikel Terkait
Indonesia dan Bangladesh Perkuat Kemitraan Energi demi Ketahanan dan Keberlanjutan
Uang Beredar pada Juli 2025 Tumbuh 6,5 Persen, Dorong Likuiditas Perekonomian Nasional
Kisah Inspiratif: Susan Wojcicki, Perempuan Visioner di Balik Kesuksesan Google dan YouTube
Rekomendasi Mobil Pick Up Murah 2025, Cocok untuk Usaha Kecil hingga Menengah
Cari Fakta Penyebab Banjir, Tim Gabungan Temukan Aktivitas Tambang Liar di Hulu Sungai Bolaang
Lapor Capaian ke Presiden, Mentan Klaim Harga Beras Turun dan Siap Lakukan Operasi Pasar Besar-besaran
Masalah Sampah Masih Jadi PR Tahunan, Zulhas Ungkap Perintah Percepatan Penyelesaian dari Prabowo
Di depan DPR, Wamendagri Akui Pajak Bangunan Masih Jadi Andalan Utama Pemasukan Daerah
Bahlil: 2026 Beli Gas LPG 3 Kg Pakai NIK
Klarifikasi Lagi, Wakil Ketua DPR Luruskan Isu Tunjangan Rumah Rp50 Juta per Bulan untuk Anggota Dewan