4 Fakta Terkini Skandal Dugaan Bullying Siswi MTs di Sulteng: Korban Anak Yatim, Jilbab dan Pakaian Dilucuti

Manadonesia.com - Viral di media sosial terkait kasus dugaan perundungan siswi berinisial AL di Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dalam video yang diunggah Instagram @feedgramindo pada Senin, 15 September 2025, siswi MTs tersebut diduga mendapatkan perlakuan tidak terpuji oleh sejumlah teman sekelasnya.

Dalam kasus tersebut korban AL yang merupakan anak perempuan dibully dengan cara jilbab dan pakaiannya dilucuti oleh sejumlah pelaku yang merupakan teman sekelasnya.

Baca Juga: 5 Jejak Kasus Korupsi Haji 2024 yang Bikin Boncos RI Rp1 Triliun usai Kini Ustaz Khalid Basalamah Ungkap Dana Rp73 Juta per Jamaah

"Para pelaku dan korban diketahui sekelas di sekolah yang sama," demikian keterangan dalam unggahan video tersebut.

Lantas, bagaimana duduk perkara dugaan kasus perundungan siswi MTs di Donggala tersebut? Berikut ini sejumlah fakta terkini di antaranya:

1. Korban Dituduh Mengadu ke Guru

Diketahui, peristiwa ini bermula ketika guru menanyakan keberadaan tiga siswi yang membolos saat jam pelajaran.

Korban memberikan keterangan sesuai yang ia ketahui, tetapi justru dituduh mengadu kepada guru. Tuduhan itu lalu memicu aksi kekerasan di dalam kelas.

Kasat Reskrim Polres Donggala Iptu Bayu mengatakan, perundungan itu dipicu kesalahpahaman sejumlah siswi terhadap korban AL.

"Jadi para pelaku perundungan keluar sekolah naik motor ke arah Desa Toaya. Pas guru nanya kepada korban, korban menjawab. Para pelaku menduga korban mengadu kepada guru," jelas Iptu Bayu dalam keterangannya di Donggala, Sulteng, pada Senin, 15 September 2025.

2. Proses Mediasi Gagal Damai

Kasus bullying di MTs Donggala ini langsung dilaporkan ke polisi.

Proses mediasi kemudian digelar di Polsek Sindue dengan menghadirkan pelaku, korban, orang tua masing-masing, serta pihak sekolah.

Kasus diselesaikan melalui mekanisme restorative justice setelah para pihak sepakat berdamai.