KPK Meminta Netizen Untuk Viralkan Pejabat yang Memiliki Harta Kekayaan Tidak Wajar

MANADONESIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI saat ini sedang memantau harta kekayaan para pejabat negara, buntut kasus mantan pejabat Ditjen Pajak.

Kabar tersebut datang dari Wakil KPK RI, yang meminta warganet beserta awak media untuk viralkan pejabat negara yang memiliki harta kekayaan yang tidak wajar.

Dengan permintaan langsung oleh Wakil KPK kepada para warganet beserta awak media untuk memviralkan harta kekayaan pejabat negara, dianggap sebagai kabar yang sangat baik oleh masyarakat pada umumnya.

Baca Juga: Para Istri Jangan Heran Jika Suami Sering Minta Hubungan Biologis, Ini Penjelasan Ustadz Khalid Basalamah

Sebab, memang di berbagai daerah masih juga terdapat beberapa laporan tentang adanya pejabat yang terlihat memiliki harta kekayaan yang tidak wajar.

Tak sedikit pejabat yang memang sudah terbukti memiliki harta benda yang tidak wajar atau tidak sesuai, akhirnya mendekam di dalam penjara.

Dan biasanya diawali dari sifat pamer harta kekayaan atau barang berharga yang kemudian dianggap tidak sebanding dengan penghasilan seorang pejabat negara tertentu.

Bisa dibilang bahwa kepemilikan harta atau barang berharga akan menggambarkan sebuah tempat, posisi, atau jabatan.

Baca Juga: 21 Hari Lagi Menuju Bulan Ramadhan 2023, Sajikan Cemilan Viral Ini Saat Berbuka Puasa

Kemudian, jika tidak sesuai tentunya bakal mengundang pertanyaan dari berbagai pihak.

Dikutip oleh Manadonesia.com dari akun tiktok @awmediadigital pada Rabu, 1 Maret 2023, bahwa KPK meminta seluruh warganet atau para awak media untuk menviralkan pejabat negara yang memiliki harta kekayaan tak wajar.

Berkaca lewat harta kekayaan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo.

Kemudian, oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menyampaikan sebuah ajakan di depan awak media yang bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa 28 Februari 2023.

Alexander Marwata mengajak masyarakat dan awak media untuk menelusuri dan mengungkap harta kekayaan tidak wajar para pejabat negara.