"Karena itu maka kami sudah mengkaji semua pengalaman sejarah itu, termasuk kekhawatiran masyarakat," ujar Abdul Mukti.
"Nanti pada akhirnya kami memiliki sistem evaluasi baru yang dia akan berbeda dengan sebelumnya. Evaluasi baru yang berbeda itu seperti apa? Tunggu sampai kami umumkan," tandasnya.
Ketua Komisi X DPR: Harus Benar-benar Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Berkaca dari pemberlakukan kembali UN sebagai sistem evaluasi belajar siswa di Indonesia, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudin menyatakan pihaknya mendukung rencana dari Mendikdasmen RI.
Hetifah juga menegaskan kebijakan baru dari Abdul Mukti selaku sosok perpanjangan tangan Prabowo di bidang pendidikan Tanah Air, harus benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan.
"Kebijakan ini (harus) benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia," terang Hetifah kepada awak media di Jakarta, pada Kamis, 2 Januari 2024.
Ketua Komisi X DPR itu juga menyoroti penerapan kembali UN jangan sampai malah membebani siswa hingga guru di sekolah.
"Bukan justru menambah beban siswa, guru, dan sistem pendidikan nasional," sebut Hetifah.
Komisi X DPR RI Bakal Gali Konsep Baru UN dari Mendikdasmen
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfan menuturkan pihaknya akan memanggil Abdul Mukti selaku Mendikdasmen RI terkait wacana UN yang akan digelar tahun 2026 mendatang.
"Kami akan mengundang Mendikdasmen dan mendengar penjelasan beliau terkait rencana UN," terang Hadrian kepada wartawan di Jakarta, pada Kamis, 2 Desember 2024.
"Tentu, kami juga akan menyampaikan usulan dan aspirasi dari masyarakat," tegasnya.
Senada dengan Ketua Komisi X DPR, Hadrian mendukung penuh rencana sang Mendikdasmen RI namun tidak boleh menjadi momok yang menakutkan bagi siswa.
Terkhusus, Hadrian menyoroti keterlibatan polisi dalam pergelaran UN yang justru membuat siswa merasa tegang dalam menghadapi UN.
"Jangan ada lagi polisi di UN, kehadiran aparat sangat intimidatif dan menjadi momok bagi para siswa," tutur Hadrian.