Manadonesia.com - DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang TNI pada sidang paripurna yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025.
Gelombang protes sudah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat untuk menolak pengesahan tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian menggelar konferensi pers dan buka suara menanggapi aksi demonstrasi yang terjadi di luar gedung parlemen.
Ia menyatakan jika pemerintah siap memberi penjelasan kepada pihak, termasuk mahasiswa terkait UU TNI yang baru saja disahkan oleh DPR.
“Kami berharap dan mengimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, kami siap memberikan penjelasan,” kata Puan di gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Maret 2025.
Puan menegaskan kalau apa yang dikhawatirkan publik mengenai UU TNI ini tidak akan terjadi di masa depan.
“Apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai bahwa ada berita-berita yang RUU TNI tidak sesuai dengan yang diharapkan, Insya Allah tidak,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Puan juga menyatakan harapannya bahwa UU TNI bisa memberikan manfaat kepada pembangunan bangsa.
“Kami juga berharap RUU TNI yang tadi disahkan nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara,” imbuhnya.
UU TNI yang baru merevisi tentang kedudukan TNI, penambahan jabatan sipil untuk anggota TNI aktif, penambahan operasi militer selain perang, dan perpanjangan batas pensiun.
***
Artikel Terkait
Sebut Paula Verhoeven Berubah Sikap Mengenai Rencana Hak Asuh Anak Usai Cerai, Baim Wong: Karena Opini Orang Kali
Respon Baim Wong Tentang Rebutan Hak Asuh Anak dengan Paulan Verhoeven: Ini Masalah yang Terbaik Buat Anak-anak
Pengacara Baim Wong Klaim Anak-anak Menangis karena Menolak Bertemu Paula Verhoeven: Tidak Mau dengan Ibunya
Hasto Minta Bebas usai Tersandung Skandal Dugaan Suap dan Perintangan Penyidikan Harun Masiku
Tersandung Kasus Suap, Hasto Ungkap Tak Ada Motif Rintangi KPK Tangkap Harun Masiku
Update Skandal Suap Hasto: Begini Klaim Soal Ancaman Jadi Tersangka jika PDIP Pecat Jokowi
Klaim Wakil Ketua DPR RI yang Menyebut Telah Berdialog dengan Sipil Terkait UU TNI: Kami Melakukan Komunikasi Intens
Selain Supremasi Sipil Tak akan Terganggu karena UU TNI, DPR Juga Pastikan Tidak Ada Dwifungsi TNI
Rapat Tertutup UU TNI Oleh Komisi I DPR di Hotel Mewah Terkesan Diam-diam, Begini Kata Puan Maharani
2 Poin Tambahan Tugas Operasi Militer Selain Perang di UU TNI yang Baru Disahkan DPR, Puan: Ini Hanya Antisipasi