“Kuota ini sudah diberikan secara normal, namun ada kondisi di mana 110 persen yang diberikan itu habis sebelum 31 Desember,” ucap Bahlil dalam kesempatan yang sama.
“Atas dasar itu, pemerintah membuat keputusan untuk tetap dilayani, tetapi akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina,” imbuhnya.
Ketum Partai Golkar tersebut juga menegaskan memang mau tak mau, untuk menambah impor harus melakukan kolaborasi dengan Pertamina untuk memenuhi permintaan pelanggan pada BBM.
“Mereka (swasta) setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina,” tegasnya saat itu sambil memberikan beberapa syarat kesepakatan tersebut.
***
Artikel Terkait
Menlu Sugiono di PBB: Dukungan pada UNRWA Bukan Pilihan, Tapi Keharusan
4 Fakta Terkini Kontroversi Hera Lubis vs Ferry Irwandi, Mencuat Dugaan Fitnah Jadi Dalang Demo di Akhir Agustus 2025
Host Live Streaming: Profesi Baru yang Menjadi Cerminan Perubahan Pasar Kerja 2025
Prabowo Tawarkan Jalan Dua Negara Palestina-Israel di PBB, Netanyahu Balas dengan Strategi Keamanan
Eks Intel Bongkar Skandal Pendamping Desa: dari Pemutusan Sepihak, Surat ‘Partai’, hingga Kritik Menteri Desa
Peta Jalan Perdamaian Gaza: Jadi Harapan Baru atau Justru Ilusi Politik ala Trump-Netanyahu
4 Fakta Insiden Viral Rombongan Pemotor Hentikan Bus di Tikungan Ciwidey yang Kini Diburu Polisi
Momen Prabowo Berfoto Bersama Tim Paduan Suara Usai Upacara Hari Kesaktian Pancasila
Telisik Geliat Tutup Celah Distribusi MBG, dari Insentif Rp100 Ribu ke Guru hingga Peran Pendamping Keluarga
Blunder Menu MBG Pakai Makanan Hasil UPF, DPR Cecar BGN soal Kebijakan yang Berbeda