Di Balik Wacana APBN untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny, Mencuat Kritik DPR demi Bisa Adil dan Hati-hati

Manadonesia.com - Tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan luka mendalam bagi publik di Tanah Air, terkhusus bagi para keluarga korban.

Sebelumnya diketahui, bangunan musala bertingkat 3 lantai itu runtuh pada akhir September 2025 lalu.

Kini, di tengah proses penyelidikan penyebab insiden, wacana perbaikan kembali Ponpes Al Khoziny menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru memantik perdebatan baru.

Baca Juga: Menyingkap Tragedi Pejaten Barat: Jejak Eksploitasi di Balik Kematian Terapis Remaja

Perdebatan soal boleh tidaknya APBN dipakai untuk pembangunan ponpes pun sontak menjadi perbincangan hangat publik dalam beberapa hari terakhir.

Terkait hal itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru mengaku belum menerima proposal atau arahan resmi terkait wacana tersebut.

Menkeu RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap perbaikan ponpes yang disinyalir akan memakai APBN itu masih sebatas wacana yang bergulir di ruang publik.

“Untuk pondok pesantren (dibangun pakai APBN) saya belum terima, saya baru baca di media saja,” ujar Purbaya, dalam Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Usut punya usut, rencana ini pertama kali muncul dari pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.

Dody sempat menyebut, pembangunan ulang ponpes dapat menggunakan APBN karena dianggap kondisi darurat.

Tapi langkah tersebut sontak menuai kritik, terutama dari kalangan parlemen yang menyoroti potensi ketimpangan kebijakan dan risiko kecemburuan sosial di antara lembaga pendidikan keagamaan lainnya.

Lantas, bagaimana polemik yang terjadi terkait wacana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny? Berikut ini ulasan selengkapnya.

Awal Mula Usulan Wacana

Pernyataan Purbaya memperkuat dugaan belum adanya koordinasi lintas kementerian terkait sumber pendanaan pembangunan ulang ponpes Al Khoziny.

Kendati begitu, Kementerian PU menyebutkan kemungkinan memakai APBN karena sifatnya darurat.