Manadonesia.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menanggapi wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada dua mantan Presiden RI, Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Pria yang akrab disapa Jokowi itu menegaskan bahwa setiap pemimpin memiliki jasa bagi bangsa dan negara yang patut dihormati.
“Setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara dan kita semuanya harus menghargai itu,” ujar Jokowi kepada wartawan di Solo, Kamis, 6 November 2025.
Baca Juga: Kritik Pedas Mahfud MD: dari Dugaan DPR Main Uang hingga Jatah Polisi untuk Pejabat
Gelar Harus Lewat Proses dan Pertimbangan
Jokowi menekankan bahwa proses pemberian gelar Pahlawan Nasional tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Ada tahapan dan penilaian resmi yang harus dilalui sebelum sebuah nama ditetapkan sebagai pahlawan.
“Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa,” jelasnya.
Wacana ini sebelumnya mencuat setelah Kementerian Sosial menyerahkan daftar 40 tokoh yang diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Daftar tersebut diserahkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Ketua Dewan Gelar, Fadli Zon, dan mencakup sejumlah nama besar seperti Soeharto, Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah.
Soal Pro-Kontra, Jokowi: Wajar dalam Negara Demokrasi
Menanggapi munculnya pro dan kontra di publik terkait usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional, Jokowi menilai hal tersebut sebagai hal yang wajar dalam negara demokrasi.
“Iya, biasa. Dalam negara demokrasi ada pro-kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya kira biasa,” ucapnya.
Sikap Jokowi ini mencerminkan pandangan terbuka terhadap perbedaan pendapat di masyarakat, terlebih terhadap sosok Soeharto yang meninggalkan jejak sejarah panjang dan kontroversial dalam pemerintahan Indonesia.
Dukung Filosofi Mikul Duwur Mendhem Jero
Artikel Terkait
Finansial Pemerintah Terbatas untuk IKN, Akademisi Beberkan Alasan Pemilihan Skema Pembiayaan KPBU
Analisa Pakar soal Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Q3 2025, Soroti Kebijakan Belanja RI hingga Prospek Investasi
Berdiri di Atas Tanah dengan Potensi Batu Bara, Akademisi Sebut IKN Tak Cocok Jadi Kota
1.464 Personel Kawal Demo Serikat Buruh KASBI, Total Terdapat 3 Titik Aksi Unjuk Rasa di Jakarta Hari Ini
Sisi Lain OTT KPK di Skandal Korupsi Gubernur Riau, Ada Dugaan Pemerasan Hanya demi Plesiran ke 3 Negara
Usai Ditekuk Zambia di Piala Dunia U-17, Timnas Indonesia Kini Ditantang Tim Raksasa Amerika Selatan
Usai Jadi Jawara Wali Kota New York, Zohran Mamdani Minta Donald Trump Keraskan Suara Kritikan
Untuk Temukan Kepastian Hukum hingga Berantas Korupsi, KPK Tegas Penyelidikan Whoosh Tetap Dilanjutkan
Puja-Puji Prabowo Terhadap Pendahulunya, Sebut Jokowi Capek Merintis hingga Dirinya yang Tinggal Meresmikan
Kritik Pedas Mahfud MD: dari Dugaan DPR Main Uang hingga Jatah Polisi untuk Pejabat