Manadonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa dugaan korupsi dalam pengadaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh akan terus dilakukan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyusul penegasan dari Presiden Prabowo mengenai tanggung jawab pada polemik yang dihadapi oleh Whoosh.
Tanak mengungkapkan bahwa penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan bahwa dugaan korupsi benar terjadi atau hanya sekadar dugaan.
Baca Juga: Usai Jadi Jawara Wali Kota New York, Zohran Mamdani Minta Donald Trump Keraskan Suara Kritikan
Penyelidikan KPK untuk Kepastian Hukum
Meski Prabowo secara terang-terangan menyatakan akan bertanggung jawab soal Whoosh, namun penyelidikan pada proyek ikonik Jokowi itu tidak ada arahan untuk dihentikan.
“Penyelidikan tidak ada larangan kan, tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan,” kata Johanis Tanak kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 5 November 2025.
Dengan melakukan penyelidikan, akan diketahui titik akhir dari dugaan korupsi Whoosh.
“Penyelidikan itu kan untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi sehingga ada kepastian hukum, kalau tidak ada ya selesai,” jelasnya.
Tetap akan Laporkan Hasil Penyelidikan pada KPK
Tanak juga mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan KPK kepada Prabowo jika diketahui tak ada usaha penyelewengan anggaran.
Namun, jika ada upaya untuk mengambil keuntungan pribadi, Tanak meyakini Kepala Negara akan mengizinkan untuk melakukan pengusutan lebih jauh.
“Ketika ada (korupsi), tentunya Presiden juga akan menerima karena beliau sudah mengamanatkan dalam Asta Cita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” terang Tanak.
Pernyataan Tegas Presiden Prabowo Bakal Tanggung Jawab soal Whoosh
Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan telah mempelajari polemik yang dihadapi Whoosh saat menghadiri revitalisasi Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa, 4 November 2025.
Artikel Terkait
Media Asing Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Pemerintah Pastikan Proyek Tetap Berlanjut
Usai Skandal Joget-joget di Sidang Tahunan DPR, Eko Patrio Dinyatakan Langgar Etik hingga Dinonaktifkan 4 Bulan
Apa Konsekuensinya Jika Pemerintah Benar-Benar Melarang Pedagang Berjualan Baju Bekas Thrifting?
Finansial Pemerintah Terbatas untuk IKN, Akademisi Beberkan Alasan Pemilihan Skema Pembiayaan KPBU
Analisa Pakar soal Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Q3 2025, Soroti Kebijakan Belanja RI hingga Prospek Investasi
Berdiri di Atas Tanah dengan Potensi Batu Bara, Akademisi Sebut IKN Tak Cocok Jadi Kota
1.464 Personel Kawal Demo Serikat Buruh KASBI, Total Terdapat 3 Titik Aksi Unjuk Rasa di Jakarta Hari Ini
Sisi Lain OTT KPK di Skandal Korupsi Gubernur Riau, Ada Dugaan Pemerasan Hanya demi Plesiran ke 3 Negara
Usai Ditekuk Zambia di Piala Dunia U-17, Timnas Indonesia Kini Ditantang Tim Raksasa Amerika Selatan
Usai Jadi Jawara Wali Kota New York, Zohran Mamdani Minta Donald Trump Keraskan Suara Kritikan