Selain mengevaluasi izin perusahaan, pemerintah juga tengah menelusuri asal-usul kayu besar yang terbawa arus saat banjir, yang menjadi perhatian masyarakat luas.
Realokasi Lahan Sawit hingga 31 Ribu Hektare Dimulai Desember
Raja Juli turut menyampaikan bahwa pemerintah mulai melakukan penataan ulang wilayah perkebunan yang dianggap bermasalah.
Salah satunya ialah proses realokasi petani kebun sawit yang dimulai pada Desember.
“Di Desember ini, kita mulai bisa merealokasi secara damai para petani kebun sawit di sana dan akhirnya nanti kita punya minimum 31.000 hektar dulu,” kata Raja Juli.
Penataan ulang ini disebut menjadi bagian dari strategi pemulihan kawasan hulu untuk mengurangi risiko banjir berkepanjangan.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah pemulihan ini harus berjalan bersamaan dengan penegakan hukum agar dampaknya terasa signifikan.***
Artikel Terkait
Jaga Marwah Laporkan Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban ke KPK
Menteri Bahlil Janjikan Pemulihan Listrik Imbas Banjir-Longsor di Tapanuli Tengah akan Pulih Total pada Jumat Pekan Ini
Penyaluran Bantuan di Aceh Hadapi Tantangan Berat, Rusaknya Infrastruktur Bikin 4 Wilayah Terisolir
BNN Ungkap Gembong Narkoba Dewi Astutik Punya Hubungan dengan WN Pakistan usai Operasi Senyap RI-Kamboja
Legislator Soroti Skema TKD Nasional di Bawah Menkeu Purbaya, Sebut SOP Kemenkeu Tak Jelas
Pascabencana Sumatera, DPR Minta Menhut Raja Juli Tidak Takut Meski Pelaku Punya Backing
Wakil Kepala BGN Tegaskan Larangan SPPG Pecat Relawan Dapur saat Penerima Manfaat Berkurang
Pejabat Diminta Tak Lakukan Aksi Berlebihan, DPR Ingatkan Bantuan Harus Tulus Tanpa Pencitraan
Penanganan Banjir Disorot, DPR Kritik Keras Menhut Raja Juli: Dari Izin Bermasalah hingga Deforestasi
Empati Nasional Mengalir Deras: BNPB Pimpin Penanganan Bencana di Sumatera