PDIP soal DPRD Angkat Kepala Daerah: Kita Cari Mana yang Banyak Manfaat untuk Rakyat

Manadonesia.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi tentang usulan bahwa kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang Daerah (DPRD).

Hasto menyatakan bahwa partainya pun melakukan kajian mengenai usulan tersebut.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni tentang kelebihan dan kekurangan pemilihan oleh DPRD dengan manfaat yang akan dirasakan oleh rakyat.

Baca Juga: Potensi Kayu Gelondongan Sengaja Dibuang ke DAS Perparah Dampak Banjir Sumatera, Menteri LH: Hukum akan Bertindak Tegas

“PDIP terus melakukan kajian-kajian karena pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” ujar Hasto kepada awak media di Bandung, Jawa Barat pada Minggu, 7 Desember 2025.

Kepala Daerah Harus Bermanfaat untuk Demokrasi

Lebih lanjut, Hasto mengatakan kajian yang dilakukan oleh PDIP adalah tentang manfaat demokrasi pada sistem pemilihan.

Menurutnya, kepala daerah yang dipilih melalui pemilu langsung atau pilihan DPRD harus mampu membawa daerahnya untuk tumbuh.

“Tapi yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” jelasnya.

Sampai saat ini, belum ada sikap resmi dari PDIP mengenai isu pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD tersebut.

Hasto menambahkan bahwa hal itu baru akan dibahas saat PDIP menggelar rapat kerja nasional di tahun 2026 mendatang.

Akui Pemilihan Langsung Membutuhkan Banyak Biaya

Di sisi lain, Hasto pun tak menampik bahwa pemilihan umum memerlukan banyak biaya untuk berbagai pihak terkait.

“Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung menimbulkan beban biaya yang begitu besar,” ucap Hasto.

“Ada biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi,” imbuhnya.