Elnino Mohi Marahi Kemendikbud Ristek Nadiem Makarim, Surat Berisi Aspirasi Masyarakat Gorontalo Tak Ditanggap

Menurutnya, sebagai perwakilan masyarakat di Senayan, ia memiliki kewajiban untuk menyampaikan apa yang menjadi keresahan masyarakat.

Yang jadi permasalahannya, apa yang akan ia katakan jika ditanya oleh masyarakat Gorontalo perihal aspirasi yang sudah ia serap saat reses tersebut.

Baca Juga: Rafael Alun Resmi Jadi Tersangka Oleh KPK, Lama Hukuman Penjara Ayah Mario Dandy Bisa 4 Kali Ganti Presiden

"Jika begini, kami mau ngomong apa kepada konstituen?" tanya Elnino Mohi.

Meski Nadiem Makarim memulai rapat dengan presentasi yang menurut Elnino Mohi 'ciamik', tapi menurutnya, apa yang disampaikan Nadiem sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang ia temui di lapangan.

Elnino Mohi mengatakan bahwa mereka turun ke lapangan dan menerima makian dari masyarakat.

Mereka dimaki-maki, termasuk P3K dan kepala sekolah. Bahkan, ia menyebutkan bahwa kepala sekolah SMK di Gorontalo sampai berhutang karena dana BOS belum turun.

"Kita turun di lapangan menerima makian masyarakat. Kami dimaki-maki, entah itu P3K, entah itu kepala sekolah. Bapak gak tahu kepala sekola SMK di Gorontalo sampai berutang karena dana bos belum turun," kata Elnino Mohi menjelaskan.

Baca Juga: Tragis! Bus Jamaah Umroh di Arab Saudi Hangus Terbakar, 20 Orang Tewas

Elnino Mohi merasa kesal karena sebagai perwakilan masyarakat Gorontalo di Senayan, ia merasa tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan jika ditanya oleh konstituen mengenai aspirasi yang sudah ia serap saat reses tersebut.

"Terus saya harus gimana? Marahlah orang sama saya. Nggak ada gunanya Elnino Mohi jadi anggota DPR, komisi pendidikan pula. Bikin malu Gorontalo. Kan saya yang malu," lanjut Elnino Mohi.

Elnino Mohi meminta perhatian dari Kemendikbud agar aspirasi masyarakat Gorontalo bisa mendapatkan perhatian yang serius.

Sikap Elnino Mohi yang memarahi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menunjukkan betapa pentingnya peran DPR dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan tugas DPR sebagai wakil rakyat yang harus memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Namun, di sisi lain, perlu juga diingat bahwa kritik dan saran yang disampaikan haruslah konstruktif dan tidak merugikan pihak lain. ***