Manadonesia.com - RSUD Kotamobagu kembali menegaskan pentingnya peningkatan layanan kepada Apotek Pelengkap Kimia Farma yang beroperasi di lingkungan rumah sakit.
Langkah ini diambil untuk memastikan agar isu pelayanan yang kurang optimal tidak terulang kembali di masa depan, khususnya bagi pasien BPJS Kesehatan yang selama ini menjadi perhatian utama.
Penegasan ini muncul setelah adanya insiden terkait isu yang berkembang di masyarakat mengenai pasien BPJS Kesehatan yang dikabarkan harus menitipkan ponsel untuk menebus obat di apotek pelengkap tersebut.
Meski demikian, pihak RSUD Kotamobagu segera merespons hal ini dengan melakukan evaluasi menyeluruh bersama pihak apotek.
Langkah Tegas untuk Menghindari Kesalahpahaman
Direktur RSUD Kotamobagu, melalui Kepala Bagian Administrasi Umum, Feiby Simbuang, menyampaikan bahwa rumah sakit telah meminta Apotek Pelengkap Kimia Farma untuk lebih mengoptimalkan pelayanan obat kepada masyarakat. Hal ini meliputi beberapa aspek penting, seperti:
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pihak RSUD Kotamobagu menekankan bahwa pelayanan obat di apotek pelengkap harus dilakukan dengan standar yang lebih baik. Pelayanan yang ramah, cepat, dan efisien menjadi prioritas agar masyarakat merasa puas.
Baca Juga: Ini Klarifikasi RSUD Kotamobagu Terkait Isu Pasien BPJS Harus Titip Ponsel untuk Tebus Obat
Pemberian Edukasi kepada Pasien
Edukasi terkait prosedur penebusan obat juga menjadi fokus perhatian. Apotek diminta untuk memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami kepada pasien, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang dapat merugikan kedua belah pihak.
Komitmen RSUD Kotamobagu terhadap Pelayanan Kesehatan
Sebagai salah satu fasilitas kesehatan utama di Kotamobagu, RSUD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan, termasuk melalui mitra seperti apotek pelengkap, berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
"Penegasan ini merupakan bentuk komitmen RSUD Kotamobagu dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat, khususnya pengguna BPJS Kesehatan yang seringkali menjadi kelompok paling rentan terhadap isu pelayanan," ujar Feiby.