Manadonesia.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti terkait stok beras di gudang Perum Bulog yang dinilai perlu segera disalurkan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir menyebut jika penyaluran terus berjalan lambat, maka negara berpotensi mengalami kerugian besar.
Tomsi menjelaskan, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog masih tergolong sangat rendah. Padahal, keterlambatan distribusi bisa memicu harga beras di pasaran semakin naik.
Baca Juga: Sri Mulyani Gelontorkan Rp3,4 Triliun untuk Insentif PPN DTP Perumahan 2026
“Kalau beras tidak disalurkan, atau disalurkan lambat, dampaknya harga beras jadi naik. Kita belum bisa menurunkannya,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang disiarkan YouTube resmi Kemendagri, pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Selain menyebabkan harga pangan naik, lambatnya distribusi beras juga bisa merugikan negara. Tomsi mengingatkan, beras merupakan komoditas yang mudah rusak dan mengalami penurunan mutu jika terlalu lama disimpan.
“Beras ini ada masa simpannya. Kalau kelamaan di gudang bisa rusak, harganya turun, bahkan harus dibuang. Itu jelas akan merugikan negara,” ujarnya.
Program SPHP sendiri dijalankan mulai Juli hingga Desember 2025, dengan target penyaluran sebesar 1,3 juta ton beras. Dengan hitungan itu, Bulog seharusnya menyalurkan sekitar 216.000 ton per bulan atau setara 7.100 ton per hari.
Kendati demikian, data Bulog menunjukkan realisasi penyaluran SPHP baru mencapai 38.111 ton. Angka ini setara hanya 2,94 persen dari target yang seharusnya. Provinsi Jawa Timur tercatat menjadi daerah dengan realisasi tertinggi.
Perihal itu, Tomsi menekankan, capaian ini jauh dari target minimal bulanan yang seharusnya 16,5 persen.
“Kalau realisasi baru 2,94 persen dalam sebulan, itu artinya sangat jauh tertinggal,” tegasnya.
Sekjen Kemendagri juga menyebut, distribusi beras per hari baru mencapai sekitar 1.200 ton. Angka ini masih jauh dari target 7.100 ton per hari yang ditetapkan.
Jika kondisi ini terus berlanjut, menurut Tomsi, lebih dari 80 persen stok beras SPHP berpotensi menumpuk di gudang Bulog. Tumpukan itu tak hanya menambah biaya penyimpanan, tetapi juga mempercepat kerusakan beras.
“Kalau sampai 80 persen beras tersimpan di gudang, sekitar 1 juta ton, maka kualitasnya bisa turun jadi apek, berjamur, atau terkena hama. Bahkan, beras tahun lalu bisa jadi harus dimusnahkan karena tidak layak konsumsi,” tukasnya.***
Artikel Terkait
Selain Indonesia, 6 Negara Ini Justru Ikut Rayakan Hari Kemerdekaan di 2 Hari Sebelumnya: Korsel Termasuk
Bongkar Penyebab Aki Mobil Cepat Tekor, dari Kebiasaan Jarang Dipanaskan hingga Korsleting pada Kabel
Kemendag Amankan 19.391 Bal Pakaian Bekas Impor Ilegal Senilai Rp112 Miliar di Bandung
Tanggapi Keinginan Lisa Mariana Mungkin Lakukan Tes DNA Ulang, Kuasa Hukum Ridwan Kamil: Kita Hargai
Transaksi QRIS Antarnegara Capai Rp1,66 Triliun hingga Juni 2025, Penggunaan di Sektor Wisata Turut Meningkat
Beberapa Daerah Bergejolak karena PBB Naik, Mendagri Ungkap Hanya Bisa Mengintervensi Tanpa Wewenang Membatalkan
Ketua MPR Buka Suara soal Isu Periode Jabatan Presiden Jadi 8 Tahun
Kisah Inspiratif Pemilik Bisnis Roti di Malang "BestDough Bakery": Omzet Sempat Jatuh 2 Tahun, Lalu Bangkit 750 Persen
Kemendagri Soroti Anomali Harga Beras Makin Mahal di Tengah Gencarnya Program Penyaluran SPHP Bulog ke Pasar
Sri Mulyani Gelontorkan Rp3,4 Triliun untuk Insentif PPN DTP Perumahan 2026