4 Kebijakan Baru Menkeu Purbaya yang Jadi Sorotan Publik Selama Seminggu Menjabat

photo author
- Senin, 15 September 2025 | 14:43 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan kebijakan-kebijakannya selama seminggu menjabat. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan kebijakan-kebijakannya selama seminggu menjabat. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Manadonesia.com - Seminggu setelah menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa telah mengeluarkan beberapa gebrakan kebijakan baru.

Purbaya resmi menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 8 September 2025 saat Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet.

Dalam seminggu menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang kemudian ramai dibicarakan publik.

Baca Juga: Setelah Istana, Kemkomdigi Angkat Bicara soal Video Presiden di Bioskop: Bagian Komunikasi Publik Pemerintah

Beberapa kebijakan Menkeu Purbaya mengenai perekonomian Indonesia adalah:

1. Suntik Dana Rp200 Triliun ke Bank Himbara

Saat melakukan rapat kerja (raker) perdana dengan DPR Komisi XI DPR RI di Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 10 September 2025, Purbaya mengatakan dirinya akan menyuntikkan dana Rp200 Triliun milik pemerintah ke bank himbara.

Uang tersebut merupakan dana yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) dan diperuntukkan memacu kredit.

Sementar pembagian dananya adalah Rp55 triliun ke Bank Mandiri, Rp55 triliun ke Bank BRI, Rp55 triliun ke Bank BNI, Rp25 triliun ke Bank BTN dan Rp10 triliun ke Bank BSI di mana sudah menerima likuiditas per Jumat, 12 September 2025.

BSI menjadi menjadi satu-satunya bank bukan milik negara yang mendapat transferan uang tersebut dengan pertimbangan akses ke masyarakat di Provinsi Aceh.

2. Membuat Tim untuk Percepat Penyerapan

Masih dari pembahasan saat raker bersama DPR, Purbaya menegaskan akan membuat tim untuk memastikan penyerapan anggaran program yang dijalankan pemerintah.

Ia menyebut bahwa saat ini, beberapa program masih lamban dalam penyerapan, sehingga butuh pihak yang akan terjun langsung untuk memonitor.

“Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran dalam nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on reguler basis,” kata Purbaya di hadapan DPR.

“Akan saya sisir (program yang lambat), bagian lambat akan kami percepat,” imbuhnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Fahri Rezandi Ibrahim

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X