3. Ajak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Laporan ke Publik
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu program prioritas yang digalakkan oleh pemerintah.
MBG, menurut Purbaya juga menjadi program yang penyerapan anggarannya masih kecil.
Oleh karena itu, ia menyatakan akan rutin mengajak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk melakukan jumpa pers setiap sebulan sekali.
“Ada yang dikomplain tadi, MBG, penyerapannya rendah, saya tanya temen-temen keuangan gimana monitoringnya dia bilang bagus-bagus aja, tapi ternyata enggak, jelek,” ujar Purbaya, masih dalam raker tersebut.
“Nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN, nanti kalau penyerapannya jelek, dia (Kepala BGN, Dadan Hindayana) suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya,” tambahnya.
4. Anggaran Transfer ke Daerah (TKD)
Purbaya menyatakan bahwa anggaran transfer ke daerah (TKD) tidak akan berlaku di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dari pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menkeu yang pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkapkan bahwa kenaikan PBB di daerah, salah satunya imbas dari pemotongan TKD.
TKD RAPBN 2026 yang diajukan era Sri Mulyani adalah Rp650 triliun atau turun 29,3 persen dari anggaran TKD di APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun.
***
Artikel Terkait
Viral Video Prabowo Diputar Sebelum Film Mulai di Bioskop, Begini Kata Istana
Banjir Bali Jadi Sorotan, Menteri LH Hanif Faisol Singgung soal Jalur Hukum Jika Ada Pelanggaran Lingkungan
Nasib Karier Politiknya Usai Dinonaktifkan PAN, Eko Patrio Mengaku Serahkan Keputusan pada Zulhas
Berantas Praktik Curang, Mentan Tegaskan Tak Ada Ampun Bagi Pihak yang Rugikan Petani
Tren PHK Tak Surut, Jawa Barat Lagi-Lagi Catat Angka Tertinggi
Istana dan DPR Kompak Bantah Kabar Surpres Pergantian Kapolri
Soroti Beda Data BPS vs Bank Dunia, Pengamat Ekonomi Ferry Latuhihin Ingatkan Publik Tak Terjebak Angka Kemiskinan RI
KPK Kembali Periksa Muhamad Haniv, Eks Pejabat Pajak yang Diduga Salahgunakan Jabatan untuk Bisnis Keluarga
Perlindungan Data Pribadi Jadi Alasan KPU Tutup Akses Ijazah Capres-Cawapres, Khawatir Ada Resiko Konsekuensi Bahaya
Setelah Istana, Kemkomdigi Angkat Bicara soal Video Presiden di Bioskop: Bagian Komunikasi Publik Pemerintah