Ustaz Khalid Basalamah Paling Tahu Oknum Kemenag yang Terlibat Korupsi Kuota Haji 2025, Begini Kata KPK

Manadonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melanjutkan penyidikan mengenai kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Salah satu pihak yang belakangan diperiksa oleh KPK adalah pendakwah kondang Indonesia, Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah atau biasa dikenal dengan Ustaz Khalid Basalamah.

Pemeriksaan pada Ustaz Khalid juga berkaitan dengan dirinya yang merupakan direktur dari travel haji dan umrah PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour.

Baca Juga: Ramai Ikan Hiu Goreng Jadi Penyebab Keracunan di Kalbar, Kepala BGN Sempat Bikin Kontroversi Menu Serangga di Awal MBG

KPK: Khalid Basalamah Paling Tahu Oknum Kemenag yang terlibat

Ustaz Khalid bersama para jemaahnya diketahui harus membayar sejumlah uang yang disebut sebagai uang percepatan untuk mendapatkan jatah kuota haji khusus di tahun 2024.

KPK pun menyatakan bahwa Ustaz Khalid kemudian menjadi sosok yang paling mengetahui siapa oknum di Kementerian Agama (Kemenag) yang terlibat dalam penerimaan uang percepatan tersebt.

“Sebetulnya yang paling tahu adalah Ustaz KB (Khalid Basalamah), paling tahu ketemu siapa dan penyidiknya sudah ditanyakan,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis, 25 September 2025.

“Kita masih mencari informasi dan melengkapi keterangan terkait masalah penggunaan uang tersebut, termasuk alirannya,” tambahnya.

Alur Uang Percepatan Haji 2024 dari Ustaz Khalid

KPK menjelaskan bahwa uang yang disetor dari Ustaz Khalid ke oknum Kemenag karena ada penawaran menggunakan kuota khusus.

“Kembali saya sampaikan, yang bersangkutan (Ustaz Khaid) dan jemaahnya tadinya hajinya dengan furoda. Tapi kemudian ada yang menyampaikan, ‘Nih ada nih kuota khusus juga dari Kemenag dan ini berangkat tahun ini, makanya harus ada uang percepatan, uang tunai,” paparnya.

Asep juga mengungkapkan bahwa sudah ada pengembalian uang ke KPK untuk disita terkait pembagian kuota haji khusus.

Pemeriksaan Travel Haji di Jawa Timur

Sebelumnya, KPK membeberkan telah melakukan pemeriksaan kepada 5 travel haji dan umrah di Jawa timur pada 23 September 2025 lalu.