“Hingga September terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun, ini akan kita kejar terus,” ujar Purbaya.
Ia menargetkan seluruh penunggak bisa melunasi kewajiban sebelum akhir tahun. Dengan begitu, beban utang yang selama ini tertahan bisa segera masuk ke kas negara.
Mayoritas Penunggak dari Korporasi Besar
Tidak tanggung-tanggung, Purbaya bahkan menjelaskan sebagian besar penunggak pajak adalah perusahaan besar, bukan individu.
Skala kewajiban yang besar biasanya muncul dari aktivitas korporasi, sementara jumlah individu yang menunggak memang ada tetapi porsinya lebih kecil.
“Mayoritas yang terbesar dari 201 itu perusahaan bukan perseorangan. Alasannya karena skala kewajiban pajak yang besar umumnya baru muncul dari aktivitas korporasi,” sebut Purbaya.
Dengan demikian, penagihan kali ini menurutnya, lebih banyak menyasar perusahaan besar yang memiliki catatan tunggakan pajak bertahun-tahun.
Jerat Pengaduan Langsung ke Menteri
Selain menagih kepatuhan pajak, Purbaya juga menyiapkan mekanisme untuk mencegah praktik petugas yang sewenang-wenang ke warga.
Terkait hal itu, Purbaya diketahui berencana membuka kanal pengaduan langsung ke Menteri Keuangan agar wajib pajak bisa melapor bila mendapat perlakuan tidak adil.
“Nanti ada tim saya yang monitor itu, sehingga kalau ada yang nakal nakal, bisa saya tangani langsung,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan memberi rasa aman sekaligus menghapus alasan penghindaran pajak yang kerap dikaitkan dengan pengalaman buruk warga dalam menghadapi petugas pajak.
Pesan Tegas untuk Crazy Rich
Terkhusus untuk para crazy rich atau orang kaya, Purbaya memberikan pesan khusus.
Mereka diminta mematuhi aturan tanpa mencari celah untuk berkelit. Pemerintah sudah menjamin tarif tidak akan dinaikkan, namun menuntut kepatuhan penuh.
Artikel Terkait
Rekam Jejak Dony Oskaria yang Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Plt Menteri BUMN, Terungkap Punya Kekayaan Rp33,5 Miliar
Mensesneg Singgung soal Kemungkinan Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara saat Umumkan Dony Oskaria Gantikan Erick Thohir
Dibentuk Era Jokowi, PCO Diganti Jadi Badan Komunikasi Pemerintah Usai Evaluasi Setahun Berdiri
4 Fakta Terkini Skandal Korupsi Kuota Haji 2024, KPK Kini Beberkan Modus Oknum Pemeras Khalid Basalamah
Heboh Kabar Permintaan Merepotkan saat Kunjungan ke Daerah, Menpar Widiyanti Beri Klarifikasi Begini
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina adalah Jebakan Monopoli? Begini Kata DPR dan Pengamat
Ramai Ikan Hiu Goreng Jadi Penyebab Keracunan di Kalbar, Kepala BGN Sempat Bikin Kontroversi Menu Serangga di Awal MBG
Ustaz Khalid Basalamah Paling Tahu Oknum Kemenag yang Terlibat Korupsi Kuota Haji 2025, Begini Kata KPK
Mediapreneur Talks 2025 Sukses Digelar di Kota Surabaya, Seminar Jurnalistik Seputar Bisnis Media hingga Transformasi Digital
Sorotan Khusus Pakar IDAI: Hidupkan Kantin Sekolah, Jangan Terus Andalkan Dapur Massal MBG