Saan menilai, tanpa koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, kebijakan tersebut bisa menimbulkan persepsi keliru di tengah publik.
“Tujuannya memang baik, untuk membantu. Tapi kalau menimbulkan polemik, kan kasihan juga pesantrennya,” ucapnya.
Saan menambahkan, niat baik pemerintah perlu diimbangi dengan perencanaan yang hati-hati agar tidak menimbulkan kesan penyalahgunaan anggaran negara.
“Itu niat baik dari Kementerian PU, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik supaya tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Menanti Langkah Konkret Pemerintah
Tragedi Al-Khoziny tidak hanya menjadi refleksi atas pentingnya pengawasan pembangunan dan keselamatan konstruksi, tetapi juga membuka perdebatan baru tentang batas tanggung jawab negara dalam mendukung lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Publik kini menanti langkah konkret pemerintah dalam memastikan bahwa pembangunan ulang Ponpes Al-Khoziny dilakukan dengan transparan, sesuai aturan, dan tidak mengesampingkan rasa keadilan bagi masyarakat luas.***
Artikel Terkait
Praktik Pemborosan Anggaran Jadi Sorotan, Jeratan Rantai Kebiasaan Boros di Pemerintahan Daerah
Gubernur DKI Jakarta Minta Visa Tidak Dikeluarkan, Begini Reaksi Keras Rencana Kedatangan Atlet Israel ke Indonesia
Wacana Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan: Antara Solusi Kemanusiaan dan Risiko Keuangan Negara
Melihat Wacana Pemerintah untuk Menghapus Tunggakan Kredit Usaha Rakyat bagi UMKM
Polemik BBM Kosong di SPBU Swasta Munculkan Isu Pemerintah Jegal Investasi, Begini Kata Bahlil
Menteri PU Sebut Renovasi Ponpes Al Khoziny dengan APBN, Menkeu Purbaya Bilang Begini
Firnando Ganinduto: Reklamasi BUMN Tambang Harus Nyata, Bukan Sekadar Laporan
Melihat Riwayat Kasus Narkoba Ammar Zoni: 3 Kali Tersandung, Kini Terlibat Peredaran di Rutan
JPP Promedia Gelar Forum Diskusi Bersama Suzuki Indomobil Sales, Bahas Perang Harga di Industri Otomotif hingga Strategi di Pasar Hybrid
Menelisik Kolaborasi BGN dan Indonesian Chef Association dalam Program MBG: 5.000 Chef Didatangkan