Singgung soal Perbedaan Pembiayaan, Hasto Kristiyanto Ungkap PDIP Sudah Peringatkan Potensi Perubahan Kebijakan Whoosh pada Jokowi

Manadonesia.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, turut buka suara mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Hasto mengungkapkan bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P pernah mempertanyakan kebijakan Joko Widodo (Jokowi) mengenai proyek Whoosh.

Menurut pengakuan dari Hasto, Megawati mengingatkan agar pemerintah lebih fokus pada persoalan yang menyangkut kebutuhan rakyat.

Baca Juga: Jadi Program Pemerintah untuk Perbaikan Gizi, Zulhas Sebut MBG Bisa Naikkan Kecerdasan IQ

Whoosh Tidak Termasuk Kebutuhan Rakyat, Sudah Singgung soal Kemungkinan Perubahan Kebijakan

Hasto menegaskan dirinya menyaksikan Megawati sudah beberapa kali menyampaikan pada Jokowi mengenai urgensi dimulainya proyek Whoosh kala itu.

“Saya menjadi saksi, bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut,” ujar Hasto kepada wartawan setelah ziarah di makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur pada Sabtu, 1 November 2025.

“Kebutuhan-kebutuhan rakyat (itu) untuk pendidikan, bendungan para petani, kemudian menyediakan pupuk pada masa tanam itu jauh lebih penting termasuk kebutuhan pendidikan, membangun daya bangsa kita,” lanjutnya.

Hasto juga menyebut bahwa saat itu sudah melihat adanya perubahan arah kebijakan yang mungkin terjadi selama pengerjaan proyek Whoosh.

“Saat itu kita lihat ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara,” tambahnya.

Ia juga menyebut bahwa penguasaan teknologi yang digunakan dalam Whoosh akan terasa lebih bermakna jika dikerjakan oleh anak bangsa sendiri.

Hasto Ungkap Usulan Megawati soal Double Track Kereta Api

Dalam kesempatan itu, Hasto membeberkan bahwa Megawati juga sempat mengusulkan pembangunan double track kereta api dibanding Whoosh.

“Saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double track kereta api, termasuk misalnya di Sumatera itu kan perlu terobosan transportasi publik,” ucap Hasto.

“Jadi, paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan,” imbuhnya.