Finansial Pemerintah Terbatas untuk IKN, Akademisi Beberkan Alasan Pemilihan Skema Pembiayaan KPBU

“Pakai APBN, jadi Rp122 triliun itu duit APBN. Totalnya kan rencana Rp466 triliun di mana 20 persennya itu adalah APBN, jadi 20 persen dari itu adalah sekitar Rp90 triliun,” paparnya.

“Nah, ini sudah habis. Tapi, pembangunannya masih belum cukup. Duit dari APBN ini dipakai lalu pembangunannya dikerjakan oleh BUMN,” tambahnya.

IKN Masuk Pembangunan Tahap II dengan 3 Skema Pembiayaan

Sebelumnya, Otorita IKN menyampaikan bahwa Tahap II pembangunan IKN akan menggunakan 3 skema pembiayaan yang berbeda.

Dari dana APBN, akan digelontorkan anggaran Rp48,8 triliun dalam jangka waktu 2025 hingga 2028.

Kemudian, ada skema dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan estimasi nilai Rp158,72 triliun per Oktober 2025.

Sumber anggaran ketiga dari skema Investasi Swasta Murni di mana estimasi anggaran yang diterima adalah Rp66,3 triliun per Oktober 2025.

3 skema pembiayaan itu juga sempat diumumkan ketika pertemuan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada awal Oktober 2025.

Pembangunan di Tahap II ini akan fokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif dengan target selama 25 bulan.
***