Manadonesia.com - Presiden RI, Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh bangsa dalam upacara khidmat dalam peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 10 November 2025.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Menseneg), Prasetyo Hadi menjelaskan, pemberian gelar ini adalah wujud penghormatan atas jasa luar biasa para pendahulu.
“Ini bagian dari bagaimana kita menghormati para pemimpin dan tokoh bangsa yang telah memberikan kontribusi besar terhadap negara,” kata Prasetyo kepada awak media di Bogor, pada Minggu, 9 November 2025.
Baca Juga: Kapolri Ungkap Korban Ledakan di Masjid SMAN 72 yang Terbaring di ICU Masih Membutuhkan Isolasi
Terkini, upacara penganugerahan Pahlawan Nasional dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Dari sepuluh tokoh yang menerima gelar, dua di antaranya adalah mantan Presiden RI, Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dan K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Di sisi lain, perhatian publik banyak tertuju pada sosok Marsinah, aktivis buruh perempuan asal Jawa Timur, yang perjuangannya kini diakui sebagai bagian dari sejarah nasional.
Kilas Balik Kisah Perjuangan Marsinah
Marsinah dikenal sebagai buruh pabrik arloji di PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo, yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak pekerja di era 1990-an.
Ia tak gentar memperjuangkan keadilan bagi rekan-rekannya, terutama soal upah dan kesejahteraan.
Pada Mei 1993, setelah memimpin aksi mogok kerja menuntut perbaikan nasib, Marsinah dinyatakan hilang. Tiga hari kemudian, ia ditemukan telah meninggal dunia.
Kepergiannya kini menimbulkan duka mendalam dan menjadi simbol perjuangan kaum buruh yang tak kenal lelah menegakkan keadilan di Tanah Air.
Dikenang sebagai Pahlawan Nasional
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menuturkan upaya pengajuan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional telah berlangsung lama.
“Sebetulnya kalau Marsinah itu dari 2022 sudah pernah diajukan, cuma kelengkapannya memang masih minim,” ujar Khofifah kepada awak media jelang upacara penganugerahan Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 10 November 2025.
Artikel Terkait
Surya Paloh Sepakat Pemberian Gelar Pahlawan Nasional pada Soeharto, Ingatkan soal Sisi Positif 32 Tahun Memimpin Indonesia
Surya Paloh Hormati Putusan MKD usai Sanksi 2 Kader Nasdem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Gegara Ucapan Tak Pantas
Curhat Menkeu Purbaya soal Target Penerimaan Pajak Rp2.189 T, Ngaku Sulit karena Ekonomi yang Tertekan
Buntut Skandal Korupsi Bupati Sugiri Sancoko, KPK Bakal Telusuri Dugaan Suap Lain di SKPD Pemda Ponorogo
Kasus Penemuan Balita Asal Makassar di Jambi, Terduga Pelaku Ngaku Sempat Menjual sang Anak Senilai 3 Juta
Awal Mula OTT Bupati Ponorogo di Skandal Jual-beli Jabatan, Mencuat Rencana Direktur RSUD Digantikan Sugiri Sancoko
Polisi Pastikan Penanganan Insiden Ledakan SMAN 72 Libatkan Densus 88 hingga KPAI
Disdik DKI Terbitkan Surat Edaran Antisipasi Keamanan Sekolah Pascaledakan SMAN 72, Apa Isinya?
Mensos Gus Ipul Sebut Korban Ledakan SMAN 72 Masih Trauma, Tapi Punya Semangat Sembuh
Kapolri Ungkap Korban Ledakan di Masjid SMAN 72 yang Terbaring di ICU Masih Membutuhkan Isolasi