Wakil Kepala BGN Tegaskan Larangan SPPG Pecat Relawan Dapur saat Penerima Manfaat Berkurang

Manadonesia.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang mengingatkan para mitra, yayasan, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Nanik menyatakan bahwa BGN melarang adanya PHK meski jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berkurang.

Hal tersebut tegas disampaikan Nanik saat hadir dalam Koordinasi dan Evaluasi Program MBG di Cilacap pada Jumat, 5 Desember 2025.

Baca Juga: Pascabencana Sumatera, DPR Minta Menhut Raja Juli Tidak Takut Meski Pelaku Punya Backing

MBG Tak Hanya soal Gizi, tapi Perekonomian

Nanik mengingatkan bahwa salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tersebut tak hanya berkaitan dengan perbaikan gizi.

Namun, ada perputaran ekonomi yang turut berkait dengan jalannya program MBG.

“Ingat ya, setiap SPPG dilarang me-layoff para relawan, karena program MBG tidak hanya sekadar untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa, tapi juga untuk menghidupkan perekonomian masyarakat,” ucap Nanik.

“Termasuk dengan mempekerjakan 47 warga lokal di setiap SPPG,” imbuhnya.

Meski ada pengurangan jumlah penerima manfaat yang ditanggung oleh SPPG, Nanik menegaskan BGN melarang adanya pemecatan.

“Saya sudah mendapat solusi dari Pak Sony Sonjaya setelah berdiskusi semalaman dengan para pimpinan BGN, bahwa untuk honor relawan dapur bisa memakai mekanisme at cost,” ujarnya.

Sistem at cost ini adalah penggantian biaya yang sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah, seperti adanya kuitansi, faktur, atau tiket.

Jumlah yang diganti nantinya adalah biaya riil yang sudah keluar tapi tidak termasuk margin keuntungan.

Nantinya, kata Nanik, akan ada pihak yang akan memeriksa dan melakukan verifikasi pada bukti pengeluaran.

Alasan Pengurangan Penerima Manfaat yang Ditanggung SPPG