Bantuan Logistik Korban Banjir-Longsor Sumatera Dilempar dari Pesawat Dikritik DPR, TNI Ungkap Tak Ada Tempat Layak untuk Mendarat

“Kita jadikan perbaikan internal, menyeluruh ya, bukan hanya TNI karena kekuatan unsur udara itu ada yang dari BNPB, kemudian kementerian/lembaga yang mendukung ini. Jadi, kita evaluasi,” jelasnya.

Distribusi Bantuan Tetap Utamakan Keamanan

Lebih lanjut, Freddy menegaskan bahwa unsur keamanan semua pihak yang terlibat dalam proses pendistribusiannya tetap diperhatikan.

“Saya tegaskan di sini bahwa keamanan dari kru, keamanan dari alutsista dalam hal ini helikopter atau pesawat, serta keamanan dari masyarakat itu yang jadi prioritas kami,” tegasnya.

“Jadi, evaluasi tetap bagaimana percepatan pendistribusian logistik, tapi tetap tidak mengabaikan sisi keamanan,” sambungnya.

Adapun lokasi untuk menjatuhkan bantuan, kata Freddy harus mempertimbangkan kelayakan area.

“Kita butuh dropping zone yang layak, sementara di daerah-daerah terisolir itu banyak tempat terbuka, medan terbuka, tapi tidak layak,” terangnya.

“Jadi, keliahatan luas seperti lapangan, tapi tanahnya lembek-lembek kemudian lunak, tidak layak untuk didarati. Kemudian bekas puing yang apabila kena baling-baling itu bisa berterbangan dan membahayakan alutsista,” papar Freddy.

Bantuan Airdrop Sempat Dikritik DPR

Selain masyarakat, kritikan tentang bantuan yang dilempar hingga membuat rusak tersebut juga sempat dikritik DPR.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyebut cara yang dilakukan tidak etis dan tidak sopan.

“Saya minta kepada pejabat yang ada di daerah juga, ketika membantu para korban hendaklah yang sopan," ucap Firman dalam rapat DPR bersama Kementerian Kehutanan yang digelar pada Kamis, 4 Desember 2025.

“Tidak perlu memberikan beras dilempar-lempar dari helikopter," imbuhnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga sempat mengusulkan evaluasi mengenai cara distribusi melalui jalur udara tersebut.
***