Setengah Anggotanya Petinggi Polri, Sri Radjasa Sebut Komisi Reformasi Justru Bikin Kepercayaan Publik Menurun

Manadonesia.com - Mantan anggota aktif Badan Intelijen Negara (BIN) Sri Radjasa Chandra mengingatkan Presiden Prabowo Subianto harus mulai ikut campur dalam polemik ijazah Joko Widodo (Jokowi) dengan Roy Suryo cs.

Tudingan palsu pada ijazah Jokowi sudah sampai di tahap penetapan tersangka kepada 8 orang, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma dokter Tifa.

Menurut Sri Radjasa, jika penetapan tersangka kemudian dilanjutkan dengan penahanan, akan berpengaruh pada legitimasi publik kepada Presiden Prabowo.

Baca Juga: Termasuk Kendala Pemeriksaan, Ini Fakta-Fakta Kecelakaan Mobil di Tol Bakter Lampung Berisi Puluhan Ribu Ekstasi dan Temuan Lencana Polri

Klaim Kasus Ijazah Jokowi Bisa Berdampak untuk Presiden Prabowo

Legitimasi atau pengakuan masyarakat kepada Prabowo sebagai presiden, kata Sri Radjasa bisa terganggu karena sikap diamnya terhadap polemik ijazah Jokowi tersebut.

“Dampaknya sangat luas sekali, nggak main-main. Jadi, buat saya dalam situasi seperti ini, Prabowo sebagai presiden harus campur tangan untuk menyelesaikan kasus ini agar tidak berkepanjangan,” ujar Sri Radjasa dalam video podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang dikutip pada Sabtu, 22 November 2025.

“Tapi ketika dia (Prabowo) membiarkan kasus ini, artinya kan ada upaya melegitimasi tindakan Polri yang jauh dari semangat reformasi. Itu hati-hati yang saya bilang, jangan main-main,” lanjutnya.

Peringatkan Demo Masyarakat Bisa Ditujukan pada Prabowo

Sri Radjasa menambahkan bahwa ke depannya, reaksi publik bisa berubah dan aksi demo nantinya akan ditujukan kepada Prabowo.

“Ke depan, publik, masyarakat akan demo ya sasarannya kepada Presiden (Prabowo) bukan Jokowi,” lanjutnya.

Hal itu, menurutnya juga berkaitan dengan harapan yang digantungkan masyarakat kepada Prabowo sebagai Presiden untuk melakukan reformasi pada Polri.

Sayangnya, dari anggota yang dipilih untuk masuk ke dalam tim Komisi Percepatan Reformasi Polri, kata Sri Radjasa membuat kepercayaan publik menurun.

“Jelas (ada harapan), tapi ketika sudah terbentuk, melihat komposisinya, (kepercayaan) publik surut kembali,” imbuhnya.

“Jangan-jangan ini cuma ecek-ecek aja, apalagi kemudian Sigit (Kapolri) tidak diganti bahkan masuk ke dalam tim, jadi pertanyaan besar,” ucap Sri Radjasa.