Manadonesia.com - Bupati Indramayu, Lucky Hakim, akhirnya menyampaikan permintaan maaf terkait polemik perjalanannya ke Jepang saat libur Lebaran 2025.
Kepergiannya ke luar negeri bersama keluarga itu menuai kritik karena dilakukan tanpa izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam keterangannya usai memenuhi panggilan Kemendagri pada Selasa, 8 April 2025, Lucky menjelaskan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri.
Salah satu fokus pemeriksaan adalah soal sumber dana yang digunakan untuk membiayai liburannya ke Jepang.
"Jadi itu yang didalami, apakah saya menggunakan (uang) perjalanan dinas, apakah uang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Bukan, saya tunjukkan bukti-buktinya," ujar Lucky saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Selasa, 8 April 2025.
Ia menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan ke Jepang ditanggung dari dana pribadinya, termasuk biaya tiket dan akomodasi untuk keluarganya yang turut serta.
Tak hanya itu, Lucky juga menyebut bahwa dalam liburan tersebut, ia tidak membawa ajudan maupun asisten pribadi yang difasilitasi oleh negara.
"Bahkan ke airport pun tidak diantar, dari airport pun pulang juga tidak dijemput oleh fasilitas negara, jadi murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi," katanya menegaskan.
Namun, Lucky mengakui bahwa kekeliruan terjadi karena ia tidak mengantongi surat izin dari Kemendagri untuk bepergian ke luar negeri.
Ia mengatakan bahwa kekeliruan itu berakar dari salah tafsir terhadap aturan mengenai izin bagi kepala daerah saat bepergian.
Menurutnya, ia beranggapan izin ke luar negeri hanya diperlukan apabila bepergian dilakukan pada hari kerja.
Sementara perjalanan ke Jepang yang ia lakukan bertepatan dengan cuti bersama Hari Raya Idulfitri.
"Saya yang salah, karena berasumsi. Seharusnya (saya) baca lebih detail," ungkapnya dengan nada penyesalan.
Lucky menjelaskan bahwa keberangkatannya ke Jepang dilakukan dua hari setelah Hari Raya Idul Fitri.
Ia memandang masa libur tersebut sebagai kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, karena aktivitas pemerintahan di lingkungan pendopo saat itu juga sedang berhenti.