Dicecar DPR soal MBG di Daerah Kepulauan dan Terpencil, Kepala BGN Ungkap Pelaksanaan Tidak akan Dilakukan oleh Mitra

Manadonesia.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Sudah dimulai sejak 6 Januari 2025, MBG di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin oleh Dadan Hindayana.

Dengan target penerima manfaat MBG 82,9 juta masyarakat Indonesia, Kepala BGN mendapat cecaran pertanyaan dari DPR terkait pelaksanaan MBG di daerah kepulauan.

Baca Juga: Kejagung Geledah Rumah Bos Sritex, Temukan Miliaran Rupiah dalam Plastik Bergambar Kartun Disney

Pasalnya, untuk daerah kepulauan, akses transportasi utama yang bisa dilakukan hanya menggunakan kapal.

Sehingga diperlukan mekanisme yang tepat agar biaya tak makin membengkak.

“Kepulauan itu, Sitaro, Sangihe, dan Talaut, ini pulau-pulau semua Prof, dan kapalnya tidak seperti daerah lain yang lancar, seperti apa itu (mekanisme MBG),” ujar Felly Estelita Runtuwene, pimpinan sidang Komisi IX DPR RI saat rapat bersama MBG di Senayan, Selasa, 1 Juli 2025.

“Apakah di setiap pulau itu sudah disiapkan mungkin dapurnya atau seperti apa?” Imbuhnya.

Ia kemudian menuturkan bahwa sempat melakukan pengecekan dan belum ada dapur untuk MBG di pulau-pulau tersebut.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, kemudian meyakinkan bahwa akan ada SPPG yang bertanggung jawab untuk para penerima manfaat.

“Berapapun jumlah penerima manfaatnya akan ada 1 SPPG dan SDM-nya sedang menunggu 30.000 lebih,” ujar Dadan dalam rapat tersebut.

“Jadi kami sampai tanggal 10 Juli 2025 itu akan mengecek berapa daerah terpencil seperti itu,” terangnya.

Dadan meyakinkan bahwa BGN akan melakukan pelayanan untuk para penerima manfaat.

“Berapapun jumlahnya, di situ ada 50, 100, ada 20 dilayani oleh 1 SPPG dan di situ bukan oleh investor, tetapi oleh BGN melalui APBN,” ujar Dadan.

“Itu sudah terjadi awal plottingnya dan kami sedang mem-plotting daerah-daerah khusus seperti itu,” tuturnya.