Manadonesia.com - Gerakan donasi atau udunan seribu rupiah per hari yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ramai menuai sorotan sebagian publik.
Program bertajuk Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) itu disebut-sebut berlandaskan semangat gotong royong, namun di saat bersamaan anggaran belanja pemerintah justru naik berlipat.
Hal ini membuat sebagian pihak bertanya, apakah rakyat yang harus menanggung beban solidaritas di tengah meningkatnya belanja daerah.
Baca Juga: Kronologi Truk Timpa 5 Korban dari Atas Jembatan Tol di Serang: Diduga Rem Blong dan Sopir Ngantuk
Berdasarkan laporan resmi Pemprov Jabar, surat edaran tentang gerakan ini diterbitkan pada 1 Oktober 2025 dan ditujukan kepada seluruh ASN, pelajar, serta masyarakat di Jawa Barat.
Setiap orang diimbau menyisihkan seribu rupiah per hari untuk membantu kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang sifatnya mendesak.
Pemerintah menyebut donasi ini bersifat sukarela dan menjadi bentuk kesetiakawanan sosial.
Gerakan ini dikelola secara terbuka oleh pengelola di masing-masing wilayah. Laporan keuangan dijanjikan akan dipublikasikan melalui berbagai portal layanan publik.
Di tengah niat baik tersebut, publik menyoroti alasan di balik program ini munculkan, terlebih di saat APBD Jawa Barat 2025 justru meningkat tajam hingga menyentuh angka 31 triliun rupiah.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi bahkan sempat memamerkan langkah berani dalam merombak APBD Jabar 2025.
Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman menyebut hal itu salah satunya terkait belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dinaikkan secara signifikan.
“Anggaran infrastruktur pada perubahan anggaran menjadi 4,9 triliun dari APBD murni yang hanya 2,1 triliun,” kata Herman dalam konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa, 23 September 2025.
Lantas, apa saja poin-poin kritis ihwal gerakan donasi seribu rupiah per hari yang dicanangkan Dedi Mulyadi? Berikut ini ulasan selengkapnya.
Belanja Naik, Pendapatan Dikejar
Meski belanja publik meningkat, pendapatan daerah justru menjadi tantangan tersendiri.
Artikel Terkait
Saling Balas Pernyataan Menkeu Purbaya dan Menteri ESDM Bahlil soal Harga LPG 3 Kg, Sebut Beda Cara Baca Data
Optimisnya Luhut Binsar Pandjaitan pada Program MBG: Sentil Menkeu Purbaya soal Tarik Anggaran hingga Perputaran Ekonomi
Di Tengah Desakan untuk Berhenti, Ketua DEN hingga DPR RI Masih Bertekad Lanjutkan Program MBG
Data Terbaru BNPB soal Ponpes Al Khoziny: 167 Korban, 14 Meninggal, Puluhan Masih Dicari Tim SAR
Di Balik Paparan Radioaktif di Cikande, Ada Jejak Pencemaran Besi hingga Terseret ke Produk Ekspor Pangan RI
JRBM Memenuhi Peraturan Lingkungan, Kualitas Air Sungai Baik
Mencari Jejak Buronan Riza Chalid: Paspornya Dicabut, Red Notice Menanti Interpol
Melihat Proses Evakuasi Ponpes Al Khoziny: dari Kendala di Lapangan, Temuan 49 Korban Jiwa hingga Instruksi Presiden Prabowo
Tarik-Ulur Anggaran MBG: Purbaya Siap Pangkas, Luhut Nilai Serapan Sudah Membaik
Kronologi Truk Timpa 5 Korban dari Atas Jembatan Tol di Serang: Diduga Rem Blong dan Sopir Ngantuk