Dalam aksi kali ini, KASBI mengusung 10 poin tuntutan yang dianggap krusial bagi kesejahteraan para pekerja di Tanah Air.
Hal tersebut, di antaranya, pengesahan undang-undang ketenagakerjaan pro buruh, pemberlakuan Upah Layak Nasional dengan kenaikan minimal 15 persen untuk tahun 2026.
Terdapat pula tuntutan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta perlindungan buruh perempuan melalui ratifikasi Konvensi ILO 190.
Selain itu, mereka juga menuntut penyediaan fasilitas day care yang berkualitas, jaminan hak buruh di sektor perkebunan dan pertambangan, serta penghentian segala bentuk represi terhadap gerakan rakyat.
Sunarno menyebut aksi di depan DPR akan diikuti 5.000 massa buruh yang bergerak dari Fly Over Taman Ria Senayan menuju kompleks parlemen.
Ketua KASBI itu menambahkan, 100 perwakilan KASBI dijadwalkan bertemu dengan pimpinan DPR RI, Badan Aspirasi Masyarakat, dan Komisi IX.
“Dalam aksi tersebut, kami akan membawa simbolik patung gurita, poster tuntutan, spanduk, baliho, umbul-umbul dan bendera, serta akan melakukan beberapa pentas seni buruh,” tegas Sunarno.
1.464 Personel Dikerahkan, Pengamanan Diklaim Persuasif
Terkini, Polres Metro Jakarta Pusat dilaporkan telah menurunkan 1.464 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro menutukan hal tersebut untuk memastikan aksi demonstrasi tersebut berjalan dengan aman dan kondusif.
"Untuk yang di depan DPR/MPR ada 1.464 personel, sementara di titik lainnya ada 734 personel," ujar Susatyo kepada awak media di Jakarta, pada Kamis, 6 November 2025.
Susatyo menjelaskan, aparat juga disiagakan di dua lokasi lain di Jakarta Pusat yang menjadi titik unjuk rasa.
Di kawasan Silang Selatan Monas, massa BEM Nusantara 2025/2026 menggelar aksi serupa, sementara di depan Kementerian Haji dan Umrah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya juga menyampaikan aspirasi mereka.
Secara terpisah, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki menyatakan pengamanan dilakukan secara persuasif.
“Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” jelas Ruslan kepada awak media di Jakarta, pada Kamis, 6 November 2025.
Artikel Terkait
Cak Imin Sebut BPJS Kesehatan Siap Ambil Alih Tunggakan Peserta
Melayani dengan Hati, Menguatkan Negeri: Makna di Balik IFG Synergy Day 2025
Prabowo Ingin Negara Lebih Perhatikan Pekerja Informal, Ini Tugas yang Diberikan kepada Menko PM
Presiden Prabowo Setujui Anggaran Rp5 Triliun untuk Pembangunan 30 Rangkaian Kereta Baru
Media Asing Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Pemerintah Pastikan Proyek Tetap Berlanjut
Usai Skandal Joget-joget di Sidang Tahunan DPR, Eko Patrio Dinyatakan Langgar Etik hingga Dinonaktifkan 4 Bulan
Apa Konsekuensinya Jika Pemerintah Benar-Benar Melarang Pedagang Berjualan Baju Bekas Thrifting?
Finansial Pemerintah Terbatas untuk IKN, Akademisi Beberkan Alasan Pemilihan Skema Pembiayaan KPBU
Analisa Pakar soal Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Q3 2025, Soroti Kebijakan Belanja RI hingga Prospek Investasi
Berdiri di Atas Tanah dengan Potensi Batu Bara, Akademisi Sebut IKN Tak Cocok Jadi Kota