Manadonesia.com - Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masuk dalam daftar tokoh yang diusulkan mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Atas usulan Pahlawan Nasional pada Gus Dur tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin turut buka suara.
Cak Imin mengatakan bahwa Gus Dur memiliki peran dalam demokrasi di Indonesia.
Cak Imin: Demokrasi Kuat karena Gus Dur
Sebelum menyinggung soal demokrasi Indonesia yang kini kuat karena Gus Dur, Cak Imin menyebut bahwa ada rujukan dari nilai pesantren yang diterapkan.
“Demokrasi tidak akan bisa dimaknai sebagai jalan kemajuan kalau tidak ada rujukan khazanah-khazanah ilmu-ilmu pesantren hari ini,” kata Cak Imin dalam acara penutupan Musabaqoh Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) di Jakarta Pusat pada Minggu, 9 November 2025.
“Subkultur pesantren memberi makna dan warna, demokrasi kalau tidak ada Gus Dur, tidak akan kuat di Tanah Air,” tambahnya.
Cak Imin lantas berpesan kepada para santri untuk bertanggung jawab pada demokrasi yang ada saat ini, berkaitan dengan hasilnya yang akan berakhir dengan memberi manfaat atau kerugian.
“Gus Dur diusulkan menjadi pahlawan tentu kita bangga bersyukur. Terima kasih karena memang demokrasi tumbuh kuat dan terakhir gong yang menjadikan reformasi dan demokrasi adalah Gus Dur,” imuhnya.
Respons Singkat Polemik Pemberian Gelar Pahlawan Nasional pada Soeharto
Dalam momen acara yang sama, saat ditanya mengenai polemik Soeharto yang diusulkan sebagai Pahlawan Nasional, Cak Imin mengaku bukan kapasitasnya untuk berkomentar.
Ia juga menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pihak yang berwenang pada pemberian gelar Pahlawan Nasional tersebut.
“Siapa-siapa saja tentu kita tunggu saja Dewan Gelar. Saya sebagai menteri tentu tidak bisa berkomentar siapa saja yang akan kita dukung atau tidak, sepenuhnya saya menyerahkan kepada dewan kehormatan dan gelar, kita tunggu saja,” tegasnya.
Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Diumumkan 10 November 2025
Artikel Terkait
Said Didu Sebut Pernyataan Prabowo Bakal Tanggung Jawab soal Whoosh Bisa Bikin Salah Tafsir
Rocky Gerung Soal Polemik Dana Pemda di Bank: Sanksi Kepala Daerahnya, Bukan Potong Anggarannya
Mendagri Tito Pastikan Gubernur Riau Abdul Wahid Bisa Dinonaktifkan Jika Perkaranya Sudah Inkrah
Rp11,6 Triliun Digelontorkan untuk IKN Tahap II, Pengamat Ingatkan untuk Audit Anggaran Awal Pembangunan
Deddy Corbuzier Singgung Podcast 'Login' ke Habib Jafar usai Kini Onad Tersandung Kasus Narkoba
Nafa Urbach Resmi Dinonaktifkan 3 Bulan dari Kursi DPR, Lihat Lagi Curhatan sang Artis soal Tunjangan Rp50 Juta per Bulan
Cerita Kepanikan Uya Kuya saat Insiden Penjarahan usai Kini Dinyatakan Tak Bersalah Buntut Viralnya Aksi Joget di Sidang Parlemen
Cerita Hakim PN Medan usai Rumahnya Alami Insiden Kebakaran, Khamozaro Waruwu: Syok, Langsung Pulang Naik Motor
Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dengar Putusan MKD usai Diduga Langgar Etik Berujung Demo Warga di Agustus 2025
Respons Insiden Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Prasetyo Hadi Ungkap Prabowo Ingatkan soal Kehidupan Sosial