Pihaknya menilai bahwa pelibatan TNI dalam penanganan narkotika berpotensi memperpanjang masalah dwifungsi TNI, yang dapat membahayakan demokrasi di Indonesia.
“YLBHI menduga munculnya gagasan revisi UU TNI adalah upaya panjang penguatan kembalinya dwi fungsi ABRI dimana tentara menjadi aktor politik dan bisnis pasca Reformasi,” jelasnya.
Seiring dengan pembahasan revisi UU TNI yang tengah berlangsung di DPR, perdebatan mengenai keterlibatan TNI dalam urusan sipil, termasuk narkotika, masih akan terus bergulir.
Tak hanya protes soal UU TNI tersebut, bahkan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan aksi saat berlangsungnya rapat revisi UU TNI.
Hal ini karena mereka menilai langkah DPR dan pemerintah menggelar rapat di hotel mewah yakni Fairmont Hotel Jakarta selama dua hari terakhir sebagai tindakan yang menyakiti hati rakyat.